Dukungan untuk penetapan Gubernur DIY

        Meskipun sekarang saya sudah bukan warga Jogja lagi, tapi saya masih merasa sebagai warga Jogja dimana saya dilahirkan dan dibesarkan. Saya sebagai kawula Jogja mendukung sekali dengan apa yang diinginkan oleh masyarakat Jogja seperti apa yang telah  diungkapkan melalui sidang umum DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta kemarin. Selama ini kepemimpinan Sultan tidak pernah ada yang mempermasalahkan, apa lagi memperebutkan kedudukannya sebagai Gubernur Kepala Daerah dan ternyata memang tidak rakyat Jogja hidup dengan damai dan tenang meskipun beberapa kali terjadi bencana seperti gempa Jogja dan letusan gunung Merapi. Rakyat Jogja mempercayai penuh kepemimpinan Sultan dan tidak rela apabila dipimpin oleh orang lain meskipun itu hasil pilkada sekalipun seandainya. Maka tidak heran jika sidang DPRD kemarin dibanjiri oleh ribuan rakyat Jogja yang mana mereka ingin tahu siapa warga Jogja yang tidak menginginkan penetapan seperti yang mereka inginkan. Dukungan untuk ini ternyata bukan hanya oleh warga Jogja sendiri melainkan banyak didukung pula oleh orang-orang warga diluar Jogja bahkan ada yang menganggap Sri Sultan masih merupakan pemimpinnya atau paling tidak sebagai panutannya.

Menurut pandangan pribadi saya memang tepat bahwa Sri Sultan sebagai raja di Kasultanan Ngayojokarto Hadiningrat (Daerah Istimewa Yogyakarta)  memegang jabatan Gubernur Kepala Daerah karena bilamana jabatan itu dipegang oleh orang lain berarti ada dua kepemimpinan yang bisa berakibat tidak damainya masyarakat Jogja. Lagi pula kalau saya lihat pemimpin hasil pilkada tidak selalu didukung oleh semua pemilihnya, hal itu dibuktikan dengan sering timbulnya konflik karena memperebutkan pilihannya. Yang saya tahu yang namanya demokrasi itu jikalau yang dipilih ternyata bukan hasil pemilihan maka harus legowo dan mendukung hasil terpilih dan menyadari bahwa pilihannya kalah banyak dengan yang lain. Tetapi kenyataanya kok tidak demikian, justru sebaliknya malah membuat keonaran sampai pengrusakan-pengrusakan fasilitas umum, bertindak anarkis. Itulah yang saya tidak mengerti dengan arti sebenarnya dari istilah demokrasi yang didengung-dengungkan itu, atau mungkin juga saya yang salah mengartikannya.

        Mudah-mudahan pemerintah bisa mengerti dengan apa kemauan rakyat Jogja dan menindak lanjuti langkah-langkah berikutnya dan bisa diterima oleh semua pihak sehingga tidak ada pergolakan diantara rakyat Indonesia. Amiiin....